Situbondo,Isuglogal- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Berencana akan mengatur ulang aturan main terkait dengan ekspor BBL ke Vietnam.
Hal itu dibuktikan dengan menghentikannya sementara ekspor BBL per 1 Agustus kemarin.
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy selaku Owner Balad Grup mendukung penuh langkah kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia itu.
" Kebijakan ini membuat mafia lobster kelimpungan. Entah siapa orang hebat yang bisa memberi masukan pada Presiden sampai mafia lobster stoker dan kena serangan jantung,” Ujar Jih Lilur sapaan Akrabnya, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Jih Lilur menjelaskan bahwa Presiden berencana akan menata ulang aturan main ekspor BBL ke Vietnam.
“Ekspor BBL akan diatur dalam peraturan presiden atau Perpres. Jadi bukan lagi di bawah aturan Kemen KKP Nomor 7 Tahun 2024. Saya salut kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Menurutnya, Perpres untuk budidaya lobster di dalam negeri dan luar negeri saat ini sedang dalam proses penerbitannya.
" Beberapa hal sudah disampaikan dalam rangka penataan, pertama BLU Situbondo tidak lagi menangani budidaya lobster di luar negeri (ekspor ke Vietnam -red), sebagai gantinya akan dibuat Satgas Budidaya Lobster. Satgas ini akan bernaung di bawah otoritas Perpres yang akan terdiri dari lintas kementerian dan lembaga,” sampainya.
Selain itu, untuk Kemenkeu akan membuat rekening khusus sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk dana setoran ekspor BBL. Tarif PNBP BBL nantinya hanya Rp2.000 per ekor BBL, nominal itu turun dari Rp3.000 per ekor saat dikelola KKP via BLU Situbondo
“Tidak ada lagi biaya operasional BLU Situbondo sebesar Rp1.000 per ekor BBL. Tarifnya jadinya turun Rp2.000 per ekor dibandingkan dengan saat masih dalam otoritas Kemen KKP Nomor 7 Tahun 2024,” cetusnya.
Oleh karena itu, diperkirakan proyeksi terbitnya Perpres tersebut pada akhir Agustus.
" Selanjutnya, proyeksi mulai kembali beroperasinya budidaya lobster di luar negeri adalah akhir September dan atau Awal Oktober,” pungkasnya
